Siapa Yang Berhak Menentukan Awal Hari Raya (Termasuk Puasa)

Siapa Yang Berhak Menentukan Awal Hari Raya (Termasuk Puasa) ???

Baiklah, untuk menjawab pertanyaan itu marilah kita resapi beberapa pendapat di bawah ini dengan hati yang ihlas seraya melepaskan atribut golongan yang sedang kita pakai.

Kewajiban ummat muslim untuk  taat kepada pemerintah dalam tujuh hal, yaitu pencetakan uang, takaran, timbangan, hukum, haji, Jum'at, hari raya, dan jihad. Hal tersebut juga menegaskan bahwa memastikan waktu dan penetapan hari raya adalah hak pemerintah, bukan golongan manapun. Oleh karena itu, keputusan pemerintah dalam hal ini harus diikuti. hal ini berdasarkan pada Qoul Sahl bin Abdullah Al Tustariy yg di tulis dalam kitab Tafsir Al Qurthubiy Juz 5 Hal 249 :

أطيعوا السلطان في سبعة ضرب الدراهم والدنانير والمكايل والأوزان والأحكام والحج والجمعة والعدين والجهاد

Taatilah Pemimpin/Pemerintah pada Tujuh perkara : Pencetakan uang (dirham/dinar), Takaran, Timbangan, Hukum, Haji, Jum'at, hari Raya dan Jihad.

Itsbat adalah hak-nya Pemerintah, bukan golongan manapun juga (baik NU, Muhammadiyyah, Persis, Al Irsyad atau yang golongan lain), karenanya keputusan pemerintah yang berhak untuk diikuti.

Selama pemerintah memutuskan masih menggunakan cara-cara yang sesuai dengan islam (baik dengan hisab atau rukyah) maka Wajib Mengikuti Pemerintah.

Di dalam kitab Al Fiqhul Islamiy wa Adillatuhu disebutkan :

إذا رجح الحاكم رأيا ضعيفا صار هو الحكم الأقوى

Ketika hakim (pemerintah) mengunggulkan sebuah qaul dhoif maka qaul tersebut  justru malah naik status menjadi pendapat yang aqwa (paling kuat).

Terakhir sebagai penguat diatas, perlunya kita mengingat sebuat qoidah berikut :

حكم الحاكم يرفع الحلاف

Artinya : Keputusan pemerintah itu menghapus semua perbedaan pendapat.

Oleh karena itu, jika pemerintah masih menggunakan cara yang sesuai dengan Islam (baik dengan hisab atau rukyah), maka kita harus mengikuti keputusan pemerintah. Dalam hal ini, isbat atau penetapan waktu dalam ibadah juga merupakan hak pemerintah, bukan golongan manapun, dan oleh karena itu kita harus mengikuti keputusan pemerintah dalam hal ini.

Berbagi :